JAKARTA , sumbarupdate.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berulang kali mengingatkan prinsip dasar pembangunan.
Pada 8 Oktober 2026 di Balikpapan, AHY menegaskan pembangunan membutuhkan perencanaan yang matang karena menyangkut anggaran besar.
Pada 10 Juli 2026 saat meresmikan lima bendungan di Lombok Barat, AHY berpesan: setiap rupiah yang dikeluarkan adalah uang rakyat, harus kembali ke rakyat lagi dan membawa kesejahteraan.
Bahkan pada 27 Oktober 2026 di Lembang, AHY meminta aparat penegak hukum dilibatkan sejak awal proyek untuk mencegah korupsi dan kebocoran anggaran.
Tiga pesan itu jelas: perencanaan harus matang, uang rakyat harus kembali ke rakyat, kebocoran harus dicegah sejak awal.
Di Kepulauan Mentawai, pesan itu berbalik.
Jalan beton Masokut-Beriulou yang baru sekitar dua tahun dibangun, kini rusak berat. Ketika Sumbar Update mengonfirmasi soal perencanaan dan pengawasan anggaran jalan tersebut kepada Wakil Ketua DPRD Kepulauan Mentawai Juni Arman pada Senin (2/11/2026), jawaban yang didapat bukan penjelasan perencanaan, melainkan ancaman akan memanggil wartawan dan menyebut UU ITE atas nama lembaga DPRD.
Padahal pertanyaan itu sejalan dengan arahan Menko. Jika pemerintah pusat saja meminta perencanaan diperketat agar uang rakyat tidak bocor, mengapa di Mentawai wartawan yang mempertanyakan perencanaan justru diancam?
Jika AHY mendorong pencegahan kebocoran sejak awal, mengapa desakan audit mutu oleh Inspektorat atau BPK untuk jalan yang baru dua tahun sudah hancur itu belum dijawab?
Secara hukum, ancaman itu tidak memiliki pijakan. Sengketa pemberitaan diselesaikan melalui Hak Jawab dan Dewan Pers, bukan pemanggilan oleh DPRD. MoU Dewan Pers-Kapolri dan putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan lembaga tidak dapat melaporkan pencemaran nama baik melalui UU ITE.
Rakyat Mentawai tidak butuh wakil yang sibuk membela nama lembaga. Mereka butuh wakil yang membela jalan mereka agar tidak hancur dalam dua tahun.
Redaksi Sumbar Update masih membuka ruang Hak Jawab seluas-luasnya untuk DPRD Kepulauan Mentawai. Pertanyaannya tetap menunggu jawaban resmi: dari mana anggaran jalan Masokut-Beriulou, apakah dokumen perencanaannya lengkap, dan kapan audit mutu akan dilakukan?
Penulis : Tim Redaksi Sumbar Update
